JAKARTA, PAUDNI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
mengatakan pengembangan program pendidikan anak usia dini (PAUD)
membutuhkan peran serta swasta. Selain itu, pemerintah juga berharap
organisasi masyarakat, keagamaan, dan Tentara Nasional Indonesia
membantu menyukseskan program Satu Desa Satu PAUD.
“Pengembangan PAUD butuh partisipasi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR),” ajak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Mohammad Nuh,
DEA pada wawancara khusus yang disiarkan sebuah televisi swasta di
Jakarta, Jumat (29/11).
Berdasar data Direktorat Pembinaan PAUD, hingga pertengahan 2012
masih terdapat 25.834 desa yang belum memiliki PAUD. Sedangkan
Direktorat Jenderal PAUDNI hanya mampu mengalokasikan bantuan untuk
mendirikan 1.491 lembaga PAUD baru pada 2013.
Jika diasumsikan, rerata tiap tahun dialokasikan bantuan sejumlah
lembaga tersebut, maka diperlukan lebih dari 15 tahun untuk seluruh desa
terlayani PAUD. Oleh sebab itu, butuh peran serta perusahaan swasta,
BUMN, BUMD, dan organisasi masyarakat. “PAUD adalah dasar pondasi
pendidikan. Ini fundamental. Oleh sebab itu, semua unsur harus bekerja
sama, pemerintah, masyarakat, dan swasta,” urai Mendikbud.
Lukman Moeslich, Manager CSR Tanoto Foundation menilai sebagian besar
perusahaan telah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Tanoto
Foundation pun telah melaksanakan CSR PAUD di sejumlah provinsi.
“Tinggal bagaimana upaya pemerintah melakukan pendekatan secara intensif
kepada perusahaan-perusahaan,” ucapnya.
Pada tahun lalu, Direktorat Jenderal PAUDNI telah menyosialisasikan
program PAUD kepada sekira 40 perusahaan, di Jakarta. Selain itu,
Direktorat PAUD juga telah menginformasikan cara mengakses dana CSR
kepada pengurus lembaga PAUD. (Yohan Rubiyantoro/HK).
(Sumber : http://www.paudni.kemdikbud.go.id/ . Dipostkan tanggal : 30 november 2013)